BAB I
LATAR BELAKANG
Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, civil society, good corporate govermance, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setip bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin diasingkan dari pergaulan dunia. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global.
Jika dahulu didalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada posisi pemerintahan (supply side), maka saat ini bergeser kearah masyarakat (demand side), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan menjadi semakin tinggi (karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan epektif dengan masyarakat negara lain, masyarakat disebuah negara harus memiliki sebuah lingkungan yang kondusif – dimana hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah).
Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan keseluruh lapisan masyarakat di derbagai belahan di dunia dalam hitungan detik. Hal ini derarti bahwa setiap individu diberbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa dibutuhkan perantara (mediasi) apapun. Tentusaja buah dari teknologi ini akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah dimasa moderen harus bersikap dalam melayani masyarakatnya, karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konpesional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya masalah pers, social, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya) karena adanya teknologi ini. Inilah alas an lain kenapa pemerintah dipaksa untuk mulai mengkaji fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan mereposisikan peranan dirinya.
BAB II
TUJUAN
Konsep e-Government ini berkembang diatas tiga kecenderungan, yaitu:
F Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (non-stop).
F Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiple channels), baik yang sifatnya tradisional/konvesional maupun yang paling moderen, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainya:dan
F Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud, artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.
Berdasarkan hal tersebut, maka sudah selayaknya apabila sebuah Negara memiliki tujuan e-Government-nya masing-masing, sesuai dengan karakteristik dan cita-cita bangsanya. Tujuan e-Government yang baik akan berlandaskan pada empat prinsif utama, yaitu:
Prinsif Pertama: Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada maeyarakat.Karena begitu banyaknya jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan yang mana saja yang mejadi prioritas.
Prinsif Kedua: Bangunlah lingkungan yang kompetitif. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif disini adalah bahwa misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan tanggung jawab institusi public(pemerintah) semata, tetapi sector swasta dan non-komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukanya.
Prinsif Ketiga: Berikan penghargaan pada inovasi, dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan, Konsep e-Government merupakan sebuah pendekatah yang masih baru, dimana semua bangsa dan Negara sedang melakukan eksperimen dengannya
BAB III
PEMBAHASAN
1. E-Government
Berbeda dengan definisi e-commerce maupun e-business yang cendrung universal, e-Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup bragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:
F Walaupun sebuah konsep e-Government memiliki prinsif-prinsif dasatr yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi dari ruang lingkup e-Government-pun menjadi beraneka ragam.
F Spektrum implementasi aplikasi e-Govermant sangatlah lebar mengingat sedemikia banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.
F Pengertian dan penerapan e-Government disebuah Negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamanya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan;dan
F Visi, misi dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas pengembangan bangsa.
.E-Government is the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, The Internet, and Mobile Computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms of government
2. Manfaat e-Governmant
Secara jelas ada dua Negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkanya konsep e-Government bagi suatu Negara antaralain:
F Memperbaiki kwalitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja epektivitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
F Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
F Mengurang secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang di keluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktifitas sehari-hari.
F Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;dan
F Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat dapat tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada;serta
F Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan secara merata dan demokratis.
Dengan kata lain, Negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kwalitas kehidupan masyarakat disuatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya disuatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.
3. JENIS-JENIS PELAYANAN PADA E-GOVERNMENT
Publish
Jenis ini merupakan implementasi e-Government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Bisanya kanal akses yang digunakan adalah komputer atau handphone melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (website) melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan. Contoh aplikasi e-Government didalam kelas ini adalah sebagai berikut:
F Masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislative (DPR), eksekutif (Presiden dan Kabinet), maupun yudikatif (Mahkamah Agung);
F Para pengusaha dapat mengetahui syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan terbatas seperti yang diatur dalah undang-undang dan bagaimana prosedur pendirian harus dilaksanakan;
F Pelajar menengah dapat mengetahui berbagai program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi negeri dan akademik milik pemerintah beserta persyaratannya.
F Ibu-ibu dapat memperoleh informasi mengenai cara hidup sehat dari situs Departemen Kesehatan;
F Rakyat secara online dan real-time dapat mengetahui hasil sementara pemilihan umum melalui situs yang dimiliki KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Interact
Berbeda dengan kelas publish yang sifatnya pasif, pada kelas interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa digunakan. Yang pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan pasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (Pada kelas publish, user hanya dapat mengikuti link saja). Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti chatting, tele-conference, web-TV, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui email, frequent ask questions, newsletter, mailing lish, dan lain sebagainya). Contoh implementasinya adalah sebagai berikut:
F Pasien dapat berkomunikasi gratis dengan dokter melalui keluhan penyakit yang dideritanya melalui web-TV (konsep tele-medicine);
F Rakyat dapat berdikusi secara langsung dengan wakil-wakilnya di DPR atau MPR malalui email atau mailing lish tertentu;
F Dosen perguruan tinggi dapat menanyakan dan mencari informasi spesifik mengenai beasiswa melanjutkan studi di luar negeri yang dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
F Departemen-departemen dipemerintahan dapat melakukan wawancara melalui Chating atau amail dalam proses perekrutan calon-calon pegawai negeri baru;
F Perusahaan-perusahaan swasta dapat melakukan tanya jawab mengenai persyaratan tender untuk berbagai proyek yang direncanakan oleh pemerintah.
Transact
Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas Interact, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak kepihak yang lain (tidak gratis masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya system keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik. Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut:
F Masyarakat dapat mengurus permohonana memperoleh KTP baru atau memperpanjangnya melalui internet;
F Melalui aplikasi e-Procurement, rangkayan proses tender proyek-proyek pemerintah dapat dilakukan secara online melalui internet;
F Petani yang baru saja melakukan panen dapat langsung menjual padinya ke Badan Urusan Logistik melalui internet.
F Para praktisi bisnis dapat membeli sejumlah hasil riset yang relevan dengan kebutuhanya yang ditawarkan dan dijual oleh Badan Pusat Statistik melalui internet (download);
F Para pengusaha perkebunan, petani, maupun kehutanan dapat secara aktif melakukan jual beli produknya melalui bursa berjangka dari komputernya masing-masing.
4. Konsep Transformasi E-Government
konsep e-Government merupakan sebuah tantangan transformasi. Fungsi teknologi informasi didalam kerangka ini adalah tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan driver of change atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era modern.
Lima aspek utama tahapan transformasi adalah sebagai berikut :
Pertama, adalah bagaimana e-Government dapat merubah “Service to Citizens” menjadi “Service by Citizens”. Maksudnya adalah pemerintah memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki kinerja dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat, maka pada akhirnya transformasi diharapkan masyarakat melalui sistem e-Government yang ada dapat melayani dirinya sendiri(madani).
Kedua, adalah mencoba untuk mengubah fenomena “Citizens in Line” menjadi “Citizens on Line” , artinya kata bagaimana jika dahulu masyarakat harus mengantri dan menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan maka setelah e-Government di implementasikan yang bersangkutan tidak harus menunggu lama dan membayarkan mahal untuk mendapatkan pelayanan karena semuanya dapat dilakukan secara online melalui internet (dunia maya).
Ketiga, adalah mencoba untuk mengatasi permasalahan “Digital Divide” (kesenjanagan digital) dan menjamin terciptakannya sebuah “Digital Democracy” (demokrasi digital). Maksudnya dalam dunia nyata terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi antara si kaya dan si miskin, maka di dalam dunia teknolgi informasi dikenal pula kesenjangan digital . untuk itu e-Government bertujuan agar terciptanya sebuah sistem informasi digital yang dapat menunjang terciptanya Demokratisasi dalam kehidupan bernegara.
Keempat, adalah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintah dengan menggantikan proses-proses yang “Paper-Based” (manual, berbasis dokumen dan kertas) dengan mengimplementasikan secara utuh konsep “Government Online”. Yang maksudnya adalah proses manual disini tidak hanya terbatas pada seluruh aktivitas yang masih menggunakan dokumen atau kertas semata. Untuk meningakatkan kualitaskehidupan bernegara dengan tersedianya hubungan online 24 jam sehari da 7 hari seminggu, maka pemerintah secara tidak langsung telah membuka diri sebagai mitra kerja dari siapa saja yang membutuhkannya, dari berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali.
Kelima, adalah mencoba menggunakan “Digital Knowledge” sebagai pengganti darti “Phisical Knowldge” yang selama ini diperguanakan sebagai sumber daya untuk meningakatkan kualitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Maksudnya bagaimana hasil pengolahan data dan informasi yang mengalir di dalam infrastruktur e-Government dapat dimanfaatkan dan dijadikan sumber pengetahuan berharga bagi siapa saja yang dibutuhkan.
5. Tantangan besar E-Government
Berdasarkan hasil studi sejumlah praktisi e-Government di berbagai negara, secara pokok ada 3 tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangan kosep e-Government dinegara masing-masing yaitu :
- Tantangan yang berkaitan dengan cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses digital (maupun elektronik) yang dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat maupun pemerintah..
- Tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga lain diluar pemerintah (pihak komersial swasta maupun pihak non komersial lainnya) dalam mengembangkan infrastruktur maupun superstruktur e-Government yang dibutuhkan .
- Tantangan yang berkaitan dengan penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional sehingga program manajemen perubahan e-Government ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.
BAB IV
KESIMPULAN
Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan mempengaruhi bagaimana pemerintah dimasa moderen harus bersikap dalam melayani masyarakatnya, karena banyak aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konpesional yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri.
Masyarakat berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (non-stop).
E-Government merupakan teknologi informasi yang digunakan oleh departemen pemerintahan yang memeliki kemampuan untuk mentranformasi yang menghubungkan dengan masyarakat, pengusaha, dsan perangkat pemerintah yang lain. e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kwalitas kehidupan masyarakat disuatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Fungsi teknologi informasi didalam kerangka ini adalah tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan driver of change atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di era modern.
DAFTAR PUSTAKA
Eko Indrajt Richardus, 2002, Elektronik Government, Yogyakarta; ANDI.
